Take Home Pay Turun! Ini 6 Poin Keputusan DPR RI Respons 17+8 Tuntutan Rakyat

Kepada DPR RI Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Baca Juga […]

Kepada DPR RI

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
Baca Juga
Publikasikan transparansi anggaran DPR — mulai dari gaji hingga fasilitas rumah dinas.
Dorong Badan Kehormatan DPR untuk mengusut anggota bermasalah, termasuk melalui KPK detikcom

Kepada Ketua Umum Partai Politik

Pecat atau berikan sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat dalam situasi krisis.
Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil detikcomhttps://www.metrotvnews.comWikipedia.

Kepada Kepolisian (Polri)

Bebaskan semua demonstran yang ditahan.
Hentikan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa.
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota atau komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan dan pelanggaran HAM detikcomtarget=”_blank” rel=”noopener”>https://www.metrotvnews.comWikipedia.

Kepada TNI

Segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak menggantikan fungsi Polri.
Komitmen publik bahwa TNI tidak akan memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi detikcomWikipediaberitasatu.com.

Kepada Kementerian Sektor Ekonomi

Pastikan upah layak untuk seluruh pekerja—termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh terkait UMK/UMP, kontrak kerja, dan outsourcing detikcomhttps://www.metrotvnews.comWikipedia.

Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran: audit independen yang dipublikasikan; tolak mantan koruptor; terapkan KPI kinerja; hilangkan pensiun seumur hidup, fasilitas khusus, dan pajak yang ditanggung negara.
Reformasi partai politik & perkuat fungsi oposisi: partai wajib publikasi laporan keuangan, DPR pastikan oposisi berfungsi efektif.
Rumuskan reformasi perpajakan yang lebih adil: pertimbangkan kembali distribusi APBN, batalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor; perkuat independensi KPK dan tataran hukum anti-korupsi.
Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis: revisi UU Polri; desentralisasi fungsi—pengamanan umum, lalu lintas, dan keamanan.
TNI benar-benar kembali ke barak tanpa pengecualian: cabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate; DPR harus revisi UU TNI.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen: revisi UU Komnas HAM agar lebih luas wewenangnya, Presiden tingkatkan kekuatan Ombudsman dan Kompolnas.
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan: evaluasi PSN dan kebijakan ekonomi yang berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan; audit UU Cipta Kerja, Danantara, dan BUMN detikcomhttps://www.metrotvnews.comWikipediaberitasatu.com.

Daftar Media & Sumber:

Halaman: 1 2 3 4

Post Views: 358

POPULER