-
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas
Setelah evaluasi, sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR akan dipangkas, mencakup biaya langganan (listrik dan telepon), biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi Liputan6Bisnis.comAntara News. -
Penghentian pembayaran hak keuangan bagi anggota yang dinonaktifkan
Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya Liputan6Antara News. -
Tindak lanjut penonaktifan melalui koordinasi antarlembaga
DPR mendorong Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing terkait penonaktifan anggota yang sedang diperiksa Liputan6 -
Peningkatan transparansi dan partisipasi publik
DPR berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan mendorong partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya Liputan6Antara New
Penyesuaian Take Home Pay Anggota DPR: Sekitar Rp 65,6 Juta/Bulan
-
Menurut laporan Detik.com, anggota DPR kini menerima take home pay sekitar Rp 65.595.730 per bulan, setelah dilakukan pemangkasan berbagai tunjangan termasuk tunjangan perumahan, listrik, telepon, komunikasi, dan transportasi.detiknewsdetikcom
-
Beberapa komponen penghasilan yang termasuk dalam take home pay tersebut adalah:
-
Gaji Pokok & Tunjangan Jabatan: sekitar Rp 16.777.680
-
Tunjangan Konstitusional (komunikasi, fungsi legislatif/pengawasan/anggaran, kehormatan, dll.): sekitar Rp 57.433.000
-
Setelah dipotong pajak PPh 15 % (hanya dari komponen tunjangan konstitusional) sebesar Rp 8.614.950, total take home pay bruto menjadi Rp 74.210.680, dan bersih Rp 65.595.730detikcom
-
-
CNN Indonesia dan Jawa Pos juga melaporkan angka serupa, yakni total gaji dan tunjangan anggota DPR sebesar Rp 65,59 juta per bulanpasca penghapusan tunjangan perumahan.CNBC IndonesiaCNN IndonesiaJawa Pos
