Unikma.ac.id – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dan menimbulkan perdebatan di publik. Kementerian Sosial (Kemensos) mengonfirmasi bahwa nama Soeharto diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai calon penerima gelar tahun ini.
Diberitakan oleh Kompas.com (24/10/2025), usulan tersebut tengah dikaji oleh Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penetapan Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa para mantan presiden sudah selayaknya mendapat penghormatan dari negara atas jasa-jasanya.
Menurut Prasetyo, penilaian terhadap sosok seperti Soeharto seharusnya tidak hanya menyoroti sisi negatif, melainkan juga kontribusi terhadap pembangunan nasional. “Jangan selalu melihat kekurangannya, kita lihat juga prestasinya,” kata Prasetyo seperti dikutip CNA Indonesia (24/10/2025).
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk memberi penghargaan kepada Soeharto bila dinilai memenuhi syarat administratif dan historis.
Dukungan Soeharto jadi Pahlawan Nasional
Dukungan juga datang dari keluarga. Dalam laporan CNA Indonesia, putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyambut baik wacana tersebut. Ia menilai Soeharto telah memberikan jasa besar bagi bangsa, terutama dalam bidang pembangunan dan stabilitas nasional. Titiek menambahkan, bagi keluarganya, Soeharto tetap dianggap pahlawan meski tanpa gelar resmi dari negara.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Menurut HNW, Soeharto memiliki peran besar dalam membangun Indonesia di berbagai bidang. “Pak Harto itu jelas membangun Indonesia, dari infrastruktur sampai ketahanan pangan,” ujar Hidayat seperti dikutip dari Detik.com, Jumat (24/10/2025). Ia menilai, usulan tersebut sudah melalui proses kajian dan penilaian oleh tim gelar kehormatan nasional sehingga layak untuk dipertimbangkan.
HNW menambahkan, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional seharusnya dipandang sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa tokoh bangsa. “Kalau Pak Harto bisa diusulkan, itu bisa jadi inspirasi bagi semua pihak untuk berkreasi lebih bagus lagi,” katanya. Politikus PKS itu juga menekankan bahwa pengakuan terhadap jasa Soeharto bukan berarti menutup ruang evaluasi terhadap masa lalu, melainkan menempatkan sejarah dalam konteks pembangunan bangsa secara utuh.
Penolakan Soeharto Pahlawan Nasional
Namun, gelombang penolakan terhadap usulan ini muncul dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Amnesty International Indonesia menilai, usulan tersebut mencederai semangat reformasi dan mengabaikan penderitaan para korban pelanggaran HAM berat pada masa Orde Baru.
Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi memutarbalikkan sejarah dan menghapus tanggung jawab moral negara terhadap pelanggaran masa lalu.
Sikap senada disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Melalui pernyataan resminyayang dikutip dari situs KontraS.org (22/10/2025), lembaga itu menilai bahwa pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional menunjukkan sikap negara yang memaklumi pelanggaran HAM. KontraS menilai gelar pahlawan tidak semestinya dijadikan alat “pemutihan dosa negara”.
Dari kalangan akademisi, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, juga menilai Soeharto tidak memenuhi kriteria moral dan etis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dikutip dari UMSurabaya.ac.id (23/10/2025), ia berpendapat bahwa pemberian gelar pahlawan kepada tokoh dengan catatan pelanggaran HAM berat akan menjadi preseden buruk dan menurunkan nilai penghargaan tersebut.
Sementara itu, sebagian pihak masih menilai Soeharto pantas diberi penghargaan karena jasanya di bidang pembangunan ekonomi dan stabilitas negara. Bisnis.com (22/10/2025) mencatat bahwa sejumlah tokoh masyarakat menilai keberhasilan Soeharto membawa Indonesia menuju swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi stabil merupakan kontribusi yang patut diakui dalam sejarah nasional.
Sintesis
Perdebatan ini menunjukkan adanya dua pandangan yang berseberangan: satu menekankan penghormatan atas jasa pembangunan, dan satu lagi menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.
Menurut Tempo.co, perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas sejarah Orde Baru yang masih menimbulkan luka dan perdebatan moral di masyarakat.
Hingga kini, Kemensos belum mengumumkan keputusan akhir terkait usulan tersebut. Keputusan itu nantinya akan menjadi tolok ukur bagaimana negara menyeimbangkan penghormatan terhadap jasa masa lalu dengan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.
—
*Penyusunan artikel dengan bantuan ai.stmikkomputama.ac.id
**Tim Humas Universitas Komputama (UNIKMA), Cilacap, Jawa Tengah
Sumber:
- Kompas.com – https://nasional.kompas.com/read/2025/10/24/06505701/pro-kontra-soeharto-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional
- Tempo.co – https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-atas-usulan-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-1234318
- Bisnis.com – https://www.bisnis.com/read/20251022/638/1922324/pro-kontra-gelar-pahlawan-nasional-untuk-soeharto
- CNA Indonesia – https://www.cna.id/indonesia/soeharto-diusulkan-jadi-pahlawan-nasional-pro-dan-kontra-32026
- Amnesty Indonesia – https://kontras.org/artikel/rilis-pers-tolakgelarpahlawansoeharto-gelar-pahlawan-bukan-alat-pemutihan-dosa-negara
- KontraS.org – https://kontras.org/artikel/rilis-pers-tolakgelarpahlawansoeharto-gelar-pahlawan-bukan-alat-pemutihan-dosa-negara
- UMSurabaya.ac.id – https://www.um-surabaya.ac.id/article/pro-kontra-penetapan-gelar-pahlawan-nasional-untuk-soeharto-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya
- Detik.com-https://news.detik.com/berita/d-8176902/hnw-dukung-usul-soeharto-jadi-pahlawan-nasional-pak-harto-bangun-indonesia
