Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat
17 Tuntutan Jangka Pendek (Hingga 5 September 2025)
-
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran
-
Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus secara transparan
-
Bekukan kenaikan tunjangan/gaji dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun) bagi anggota DPR
-
Publikasikan transparansi anggaran DPR—termasuk gaji, tunjangan, rumah dinas, fasilitas
-
Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk kasus yang dikawal KPK
-
Pecat atau beri sanksi tegas kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
-
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di masa krisis
-
Libatkan kader partai dalam dialog terbuka bersama mahasiswa dan masyarakat sipil
-
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
-
Hentikan kekerasan polisi; patuhi SOP pengendalian massa
-
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota atau komandan yang melakukan pelanggaran HAM
-
Segera kembalikan TNI ke barak
-
Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri
-
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
-
Pastikan upah layak bagi semua pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol di seluruh Indonesia
-
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
-
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing