Stmikkomputama.ac.id – Belakangan ini muncul istilah viral di media sosial, ’17+8 Tuntutan Rakyat’. Kombinasi angka ini akrab dengan masyarakat Indonesia sehingga semula dikira 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan.
Tapi, penambahan frasa ‘Tuntutan Rakyat’ menunjukkan bahwa kombinasi angka tersebut terkait dengan aspirasi masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi besar-besaran sejak dasarian ketiga Agustus 2025 lalu.
Kompilasi 17+8 Tuntutan Rakyat itu lantas viral di berbagai linimassa. Belakangan diketahui, 17+8 Tuntutan Rakyat adalah poin-poin desakan terhadap pemerintah, DPR, Parpol, aparat keamanan dan pihak terkait lainnya.
Koalisi sipil merilis daftar tuntutan atas rentetan aksi unjuk rasa tersebut. Tuntutan berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera melakukan perbaikan bahkan hingga reformasi tata kelola pemerintah.
Dikutip dari akun Instagram LBH Jakarta, tuntutan terumuskan dalam ’17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati’. Koalisi meminta 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya.
Melansir IG LBH Jakarta dan CNN Indonesia, berikut daftarnya:
17 Tuntutan Rakyat:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.
Sumber Referensi:
- IG LBH Jakarta
- cnnindonesia.com
