3. Khilafah vs Demokrasi: Persamaan dan Perbedaan
Konsep Khilafah dalam Islam
Khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam tradisional yang menekankan pada kepemimpinan umat Islam berdasarkan syariah. Dalam sistem khilafah, kedaulatan tertinggi berasal dari Tuhan (Allah), dan manusia sebagai khalifah (wakil) di bumi yang bertugas menjalankan kehendak-Nya.
Titik Temu antara Khilafah dan Demokrasi
Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam sumber kedaulatan, kedua sistem memiliki beberapa kesamaan nilai antara lain: Pentingnya musyawarah dalam pengambilan Keputusan, keadilan sebagai tujuan utama pemerintahan, akuntabilitas pemimpin kepada rakyat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan perlindungan hak-hak minoritas. Banyak sarjana Muslim kontemporer seperti Muhammad Abid Al-Jabiri dan Abdolkarim Soroush melihat bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi melalui reinterpretasi konsep-konsep politik Islam yang sesuai dengan konteks modern .
4. Kelebihan Negara Demokrasi dalam Perspektif Islam
Sistem demokrasi dirancang untuk melindungi kepentingan rakyat melalui mekanisme check and balances. Dalam perspektif Islam, ini sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemunkaran) yang menjadi kewajiban setiap muslim. Demokrasi berdasarkan dukungan publik menciptakan stabilitas politik karena kebijakan pemerintah mencerminkan kehendak rakyat. Hal ini mengurangi kemungkinan pemberontakan dan konflik sosial. Demokrasi menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan baik seperti toleransi, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab. Demokrasi mendorong masyarakat untuk mencari titik tengah dan menghindari ekstremisme melalui dialog dan kompromi politik . Sistem demokrasi berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik yang mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Prinsip kesetaraan dalam demokrasi menjamin semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum, sejalan dengan prinsip al-musawah dalam Islam .
5. Kekurangan Negara Demokrasi dalam Perspektif Islam
Demokrasi sering dikritik karena lebih mementingkan kuantitas (suara mayoritas) daripada kualitas kebijakan. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pada kebenaran substantif daripada sekadar suara mayoritas. Dalam demokrasi, setiap warga diperbolehkan mengambil bagian dalam politik, padahal tidak semua orang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk peran tersebut. Islam menekankan importance of competence and capability (ahliyah) dalam kepemimpinan.
Konsep kesetaraan dalam demokrasi dianggap oleh sebagian kalangan bertentangan dengan hukum alam yang memang menciptakan manusia dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Selain itu, pemilih tidak selalu menjalankan hak pilihnya dengan benar, baik karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau dipengaruhi oleh kepentingan sesaat. Demokrasi juga rentan terhadap praktik politik uang dan korupsi dimana pemilik modal dapat memengaruhi keputusan politik pemerintah. Dalam konteks Indonesia, demokrasi Pancasila juga dinilai rawan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Demokrasi dapat memicu kediktatoran mayoritas terhadap minoritas dimana kepentingan kelompok minoritas diabaikan oleh suara mayoritas. Proses demokratis seperti pemilihan umum seringkali memakan waktuyang panjang dan biaya yang besar, yang dapat menjadi pemborosan sumber daya publik .